Sistem Industrial Relation

Sistem dalam ranah industrial relation lebih kearah mekanik yang terstruktur. Dunlop (dalam Nzioki, 2013, hal. 17) menjelaskan bahwa sistem industrial relation yaitu terdiri inputs, transformation, outputs. Sistem ini merupakan sebuah sub-sistem yang dinamai sebagai sub-system of society, yang tidak tergabung dari sistem ekonomi yang lebih besar.gambar111

Inputs merupakan elemen-elemen yang akan mempengaruhi produk industrial relation. Elemen-elemen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu; Aktor, Konteks lingkungan, dan Ideologi. Ketiga elemen ini akan saling mempengaruhi dan terlibat secara langsung dalam tahapan sistem industrial relation.

Aktor merupakan subjek pemangku kepentingan dalam hal ini adalah;

  • Pekerja, dalam hal ini adalah yang berada pada level non-manajerial, dan perwakilan pekerja yang mana jika di Indonesia biasa diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh.
  • Manajerial atas atau perwakilannya, yang biasanya diwakili oleh bagian human resource yang bertugas menjembatani keinginan manajerial atas dan pekerja.
  • Pihak ketiga, merupakan pihak diluar perusahaan yang memiliki kepentingan dengan sistem industrial relation seperti, pemerintahan, organisasi pekerja yang lebih luas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa.

Konteks lingkungan merupakan kondisi lingkungan tempat para aktor beraktivitas, dalam hal ini adalah;

  • Teknologi berperan sangat signifikan bagi para aktor dalam memberikan masukan untuk produk industrial relation. Hal ini karena teknologi yang dipakai akan menjadi pertimbangan atas bagaimana sistem kerja, target pencapaian, dan kemampuan untuk orang-orang yang memakai teknologi tersebut. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan maka sistem kerja akan lebih cepat, target pencapaian akan semakin tinggi, dan syarat yang dibutuhkan untuk pengguna teknologi tersebut.
  • Pasar dan Anggaran. Pasar suatu produk dan anggaran perusahaan dalam menggembangkan produknya akan menjadi landasan keputusan-keputusan manajerial yang diambil. Oleh karena itu dua hal ini menjadi satu kesatuan dalam mempengaruhi hasil dari produk industrial relation
  • ‘Kekuatan’ di masyarakat yang lebih luas. Kekuatan yang dimaksud disini adalah kekuatan yang mampu menggerakan sistem. Hal ini seperti kekuatan finansial pemodal, kekuatan politik, atau pun kekuatan menggerakan massa.

Ideologi yang dimaksud oleh Dunlop adalah segala nilai, cara pandang, kepercayaan, ide, yang disepakati bersama yang sehingga memiliki ikatan yang kuat diantara orang-orang yang memegang ideologi tersebut. Tanda sebuah sistem industrial relation di suatu perusahaan telah matang jika ideologi telah seragam dan dipegang oleh aktor-aktor utama dalam sistem tersebut. Selanjutnya ideologi tersebut telah mampu untuk memperjuangkan tujuan dan ide-ide bersama perusahaan dan pekerja.

Transformation merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan proses perubahan inputs menjadi outputs pada sistem industrial relation. Proses transformation yang paling umum digunakan di dunia adalah perundingan bersama (collective bargaining). Namun, di Indonesia sendiri terdapat beberapa proses mendapatkan outputs ini sudah diatur dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Proses transformation tersebut diantaranya adalah perundingan bipatrit, mediasi tripatrit, Arbitrase, dan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Perundingan Bipatrit

Perundingan bipatrit adalah perundingan tahap pertama ketika terjadinya perselisihan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Esensi dari perundingan bipatrit adalah agar terciptanya suatu produk industrial relation yang disepakati bersama baik pihak pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha yang dicapai dengan cara musyawarah dan mufakat dalam konteks kekeluargaan. Setiap perundingan bipatrit yang akan dilaksanakan harus memperhatikan beberapa hal berikut :

  • Dihadiri oleh perwakilan pekerja/serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.
  • Membuat berita acara/risalah bipatrit
  • Para peserta wajib menandatangani berita acara/risalah bipatrit
  • Jika sudah mencapai kata sepakat, maka harus dibuat perjanjian bersama yang bersifat mengikat keduabelah pihak dengan membubuhi tanda tangan perwakilan masing-masing pihak.
  • Salinan perjanjian bersama didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pelaksanaan bipatrit.

Jangka waktu pelaksanaan perundingan bipatrit maskimal dilakukan selama 30 hari. Artinya, jika dalam kurun waktu 30 hari tidak ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, maka perundingan ini dianggap batal dan berhak masuk ke tahapan selanjutnya yaitu lmbaga tripatrit.

Lembaga Tripatrit

Lembaga tripartit merupakan lembaga kerja sama yang anggota‐anggotanya terdiri dari unsur pemerintahan, serikat pekerja dan pengusaha untuk saling bertukar informasi, berdialog, berkomunikasi, berunding dan mengambil kesepakatan bersama. Lembaga tripartit sebagai wadah komunikasi, konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam mengahadapi masalah industrial relation, diharapkan mampu merumuskan suatu produk industrial relation yang mengikat untuk mengatasi perselisihan baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Hal yang membedakan lembaga tripatrit dengan perundingan bipatrit adalah adanya pihak ketiga yaitu pejabat pemerintah yang berwenang di daerah setempat. Pejabat pemerintah yang dimaksudkan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kehadiran pejabat pemerintah merupakan untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, sehingga harus menjadi penengah diantara persilangan pendapat dari pihak serikat pekerja dan pengusaha.

Selaku mediator, maka pihak pejabat pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu permasalahan hubungan industrial. Mediator hanya akan mengeluarkan anjuran tertulis yang dikeluarkan dalam kurun waktu 10 hari kerja dari pertemuan mediasi pertama diliakukan. Anjuran tertulis dari mediator tersebut boleh diterima maupun ditolak oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah serikat pekerja dan pengusaha. Jika salah satu pihak atau keduanya menolak anjuran tersebut, maka permasalahan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

 Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan hubungan Industrial memiliki area untuk menyelesaikan permasalahan hak, benturan kepentingan, dan perselisihan lainnya baik antara serikat pekerja dengan pengusaha maupun permasalahan yang muncul antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Pengadilan Hubungan Industrial akan mengeluarkan produk industrial relation berbentuk keputusan yang mengikat berisikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih. Keputusan ini dikeluarkan oleh PHI selambat-lambatnya 50 hari kerja setelah sidang pertama dilaksanakan. Jika masih ada pihak yang menolak putusan hakim PHI, maka selanjutnya akan diberikan ke ranah pengadilan yang lebih tinggi dengan urutan sesuai dengan tata peradilan di Indonesia.

Ke tiga tahapan diatas merupakan jenis-jenis transformation yang ada di sistem industrial relation di Indonesia. Inti dari semua proses tersebut adalah untuk membuat outputs yang diharapkan membawa kebaikan bagi semua aktor-aktor pada sistem industrial relation.

Outputs pada sistem industrial relation merupakan sebuah peraturan baik dalam ranah prosedural maupun substantif yang bersifat mengikat. Peraturan ranah substantif merupakan peraturan yang mengatur inti dari permasalahan. Peraturan ranah substantif bisa berupa, besaran upah, besaran upah lembur, waktu jam kerja, besaran pesangon, dan sebagainya. Sedangkan peraturan dalam ranah prosedural adalah peraturan yang menjelaskan bagaimana cara peraturan substantif harus dilaksanakan.

Daftar Pustaka :

Blyton, P. dan Turnbull, P. (2004). The Dynamics of Employee Relations. (3rd edn). Basingstoke: Macmillan.

Nizoki, S. dan Mukulu, E. (2013). Industrial Relations System as a Factor of Tripartite Consultation Influencing the Performance of State Corporations in Kenya. International Journal of Advances in Management and Economics. Vol-2, 16 – 26

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2004: Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s