Anda Pekerja? Pahami Hak-Hak Anda Sesuai UU No 13 Tahun 2003

indexJumlah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statsitik yang diterbitkan tahun 2015 mencapai 120 juta. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya sedikit dari pekerja yang memahami hak-hak mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini menjadi santapan manis bagi para pengusaha untuk menekan biaya melalui penyelewengan hak-hak pekerja. Lalu, apa saja yang menjadi hak pekerja dalam Undang-Undang tersebut? Berikut penulis akan menjabarkan hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

  1. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Hak ini diatur dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Artinya, Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik.

  1. Hak memperoleh pelatihan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 11 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja” .

Serta pasal 12 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “ Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja”

Artinya, selama bekerja pada suatu perusahaan maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan kerja yang memuat hard skills maupun soft skills. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh pengusaha secara internal maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, ataupun lembaga-lembaga pelatihan kerja milik swasta yang telah memperoleh izin. Namun yang patut digaris bawahi adalah semua biaya terkait pelatihan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan.

  1. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan komptensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.”

Serta dalam pasal 23 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”

Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja maka perusaahaan/pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga, dengan adanya pengakuan maka dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya.

  1. Hak Memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 31 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri

Artinya, setiap pekerja memiliki hak untuk memilih tempat kerja yang diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha jika pilihan pekerja tidak sesuai dengan keinginan pengusaha.

  1. Hak-Hak pekerja Perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003:pekerja-wanita
    • Pasal 76 Ayat 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 s.d. 07:00.
    • Pasal 76 Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00.
    • Pasal 76 Ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00 berhak mendapatkan makanan dan minuman bergisi serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja.
    • Pasal 76 Ayat 4. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00 berhak mendapatkan angkutan antar jemput.
    • Pasal 81. Perempuan yang sedang dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu memberiktahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua pada waktu haid.
    • Pasal 82 ayat 1. Perempuan berhak memperoleh istirahat sekana 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
    • Pasal 82 ayat 2. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapatkan istriahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter kandungan atau bidan.
    • Pasal 83. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja.
  1. Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 UU No 13 Tahun 2003:
    • 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau
    • 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
  1. Hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU No 13 Tahun 2003:
    • Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari.
    • Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu.
    • Berhak Mendapatkan Upah lembur.
  1. Hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:
    • istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
    • Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu ;
    • Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
    • Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
  1. Hak beribadah.

Pekerja/buruh sesuai dengan pasal 80 UU No 13 Tahun 2003, berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama islam berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menunaikan Sholat saat jam kerja, dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain islam, juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.

  1. Hak perlindungan kerja.

Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari:

  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  • Moral dan Kesusilaan.
  • Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai – nilai agama.
  1. Hak meendapatkan upah
    • Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi KenaikanUMP2016penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan denagan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.
    • Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
    • Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 :
      • 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
      • 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
      • 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
      • Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.
  1. Hak Kesejahteraan.

Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

  1. Hak bergabung dengan serikat pekerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 104 UU No 13 Tahun 2003.

  1. Hak Mogok Kerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 138 UU no 13 tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

  1. Hak uang pesangon.

Setiap pekerja /buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak, dengan ketentuan pada pasal 156 UU no 13 tahun 2013 :

Perhitungan uang pesangon

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulanupah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Perhitungan penghargaan masa kerja

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

Perhitungan uang penggantian hak

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di manapekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Hak-hak yang telah dijabarkan diatas merupakan hak pekerja/buruh/karyawan yang telah dilindungi oleh undang-undang. Jika pekerja/buruh/karyawan merasa hak-haknya tersebut tidak diberikan oleh pengusaha, maka pekerja/buruh/karyawan dapat menuntut pengusaha melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang. InsyaAllah jika tidak ada halangan, akan saya informasikan proses-proses penuntutannya bulan depan.

Semoga informasi yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saya berharap dengan tulisan ini maka pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat saling menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Advertisements

71 thoughts on “Anda Pekerja? Pahami Hak-Hak Anda Sesuai UU No 13 Tahun 2003

  1. Selamat Pagi

    Untuk setiap pelanggaran terhadap UU No 13 Tahun 2003 akan dikenakan sanksi hukum kepada pelanggar.
    Jika perusahaan tempat anda bekerja saat ini dirasakan banyak melakukan pelanggaran, maka bisa dilakukan beberapa langkah berikut.

    1. Adakan forum komunikasi Bipatrit antara pengusaha/wakil pengusaha dengan pekerja/wakil pekerja. Forum ini adalah wadah untuk negosiasi antara pengusaha dengan pekerja.

    2. Jika setelah 3x dilakukan bipatrit untuk kasus yang sama, namun masih tidak ada titik temu, pekerja/wakil pekerja dapat melaporkan pengusaha ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat untuk dilakukan mediasi. Hasil mediasi merupakan saran dari dinas ketenagakerjaan untuk pekerja dan pengusaha.

    3. jika masih belum dirasakan sesuai keinginan, atau salah satu pihak tidak setuju dengan sara hasil mediasi, selanjutnya dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial.

    selengkapnya bisa dibaca di https://firdinata.wordpress.com/2016/04/13/sistem-industrial-relation/

    Semoga bisa membantu.
    Terimakasih.

    1. Saya ingin bertanya mengenai status saya dan apa yg harus saya lakukan.
      Di akhir November 2016 saya di kenakan Sp3 dikarenakan alasan dari perusahaan saya tidak melapor klu tidak masuk di hari minggu.(1 bln 2x masuk kerja dihari minggu)
      Opsi lain mengundurkan diri.

      Mungkin opsi ini yang mungkin saya ambil tetapi sampai saat ini saya blum mengajukan surat pengundurun diri(binggung)
      Karena saya diberitahu klu pertanggal 1 Desember saya sdh tidak lg bekerja di perusahaan tersebut.
      Sekarang saya inggin mengambil ijazah yg ditahan perusahaan tidak bisa karena alasan nya ada tugas/ kewajiban saya yg blum selesai.
      Bagaimana mungkin saya melaksanakan kewajiban saya sedangkan saya sdh tidak bekerja.
      Apa yang harus saya lakukan untuk mengambil ijazah saya?

      1. Untuk Welly

        Mohon dilihat sanksi di Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama terkait mangkir. Jika apa yang Anda lakukan memang melanggar, maka wajar jika perusahaan mengeluarkan SP.

        Kekeliruan terjadi karena perusahaan Anda menahan Ijazah. Kasus ini sering dihadapi oleh petugas suku dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Hal ini tidak dibenarkan, Anda bisa meminta bantuan suku dinas ketenagakerjaan setempat untuk mengambil Ijazah Anda.

  2. terima kasih atas saran nya,namun yang terjadi d perusahan saya antara wakil pekerja atau organisasi buruh tidak ada yg mau membantu entah takut atau ada uang tutup mulut dari perusahan.jika saya melapor ke disnakertran apakah identitas saya sebagai pelapor bisa d rahasiakan karna saya dan teman teman kerja saya sering mendapatkan intimidasi dan perlakuan yg tidak adil dari pimpinan perusahaan.mohon penjelasan nya terima kasih

    1. Pelaporan ke dinas ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah hukum, maka identitas pelapor tidak bisa dirahasiakan. Ada beberapa resiko dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui ranah hubungan industrial, diantaranya : (1) Identitas anda tidak dapat dirahasiakan, (2) Perusahaan berhak melakukan PHK tanpa pesangon terhadap anda jika aduan/tuduhan anda dianggap tidak terbukti oleh pihak disnakertrans/PHI. (3) Bisa saja, pimpinan anda tidak melakukan PHK namun lebih menekan anda di kantor.

      Saran saya, jika memang anda merasakan sering mendapat intimidasi, dan perlakuan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Namun jalur bipatrit sudah tidak memungkinkan untuk mencari solusi. Maka lebih baik anda resign, karena resign masih memungkinkan untuk dapat uang pisah.

  3. mohon maaf ada yg mau saya tanyakan lagi apakah perusahaan boleh mempekerjakan pekerja harian lepas(PHL)sampai belasan tahun tanpa ada kejelasan /kenaikan status.

    1. Mengenai Pekerja Harian Lepas diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 100. tahun 2004, Pasal 10 hingga Pasal 12.

      Pada peraturan tersebut tidak diatur berapa lama PHL boleh dipekerjakan. Namun harus dengan catatan bahwa PHL hanya bisa diberikan dengan syarat :

      1 Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
      2. pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
      3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Karyawan Tetap).

      Demikian, semoga bisa membantu. terimakasih.

    2. Dear pa Ferdinata,
      saya mau menanyakan. apa bila karyawan sudah 1 tahun menjalankan Perjanjian Kontrak kemudian diperpanjang kontraknya lagi di tahun ke 2, apakah karyawan tersebut sudah dianggap telah berkerja 2 tahun.
      karena hal ini saya tanyakan karyawan pada kontrak pertama hanya mendapatkan THR secara proporsional contor 7 x 1 bln gaji / 12 karena baru 7 bulan kerja.
      pada kontrak tahun kedua, apakah bisa hitungannya secara proporsional lagi atau harus mendapatkan THR 1 bln gaji penuh.
      Demikian, terima kasih atas penjelasannya.

      1. Untuk Dadang Suhanda

        Jika kontrak tersebut diperpanjang tanpa adanya jeda antara kontrak pertama dengan kontrak kedua, maka Anda sudah dihitung masa kerja diatas 1 tahun di tahun kedua. Sehingga Anda berhak mendapatkan THR 1 bulan gaji penuh.

        Terimakasih.

  4. saya bekerja sebagai PHL sudah 11 tahun lbh dan baru diangkat kontrak 3 bulan yg lalu selama menjadi PHL hak saya sbg pekerja tdk d penuhi seperti jamsostek, uangcuti,dan THR.apakah itu sudah cukup untuk bukti pelanggaran uu no13 dan untuk pekerja kontrak yg masa kerjanya sudah lebih dari 3 tahun d haruskan membuat perjanjian tertulis d atas materai untuk tdk menuntut menjadi karyawan tetap dan jika tidak mau menandatangani d ancam tdk d perpanjang kontrak.

    1. Jika selama 11 tahun anda menjadi PHL dan perusahaan tersebut melanggar ketentuan PHL yang saya sebutkan sebelumnya, maka anda dapat menuntut.
      Namun, akan gugur semua tuntutan tersebut dimata hukum jika anda menandatangani perjanjian bermaterai tersebut.

  5. menurut uu no 13 pemberlakuan kerja kontrak hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan yg sifatnya musiman atau produk baru sedangkan d perusahaan tersebut jenis dan sifat pekerjaan nya sudah puluhan tahun.terima kasih atas saran dan penjelasan nya

    1. benar, status karyawan Kontrak hanya dibolehkan untuk pekerjaan yang sekali selesai, musiman, produk baru, atau pekerjaan untuk pengembangan, dengan jangka waktu tertentu.
      Jika diluar ketentuan tersebut, maka perusahaan telah melanggar UU no 13 tahun 2003.

    2. Assalamualaikum wr wb
      Saya karyawan sudah sekitar 5 tahun disalah satu perusahaan komponen alat berat, apa yang dimaksud uang penghargaan masa kerja ?

      1. Wa’alaikum Salam Wr. Wb.

        Uang Penghargaan Masa Kerja adalah komponen perhitungan hak karyawan jika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Komponen ini sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang telah bekerja selama masa kerja tertentu. UU no 13 tahun 2003 mengatur perhitungannya pada pasal 156 ayat 3.

  6. Trimah kasih banyak buat postingannya sanagat bermanfaat…
    Saya punya pertanyaan apakah UMP atau UMK hanya berlaku ketika lepas training selama 3 bulan atau berlaku semenjak perjanjian kerja dimulai antara kedua bela pihak??

    1. Jika training selama 3 bulan tertuang dalam PKWTT anda sebagai syarat untuk menjadi karyawan tetap, maka anda berhak mendapatkan upah sebanyak minimal UMP, UMK atau Upah Minimum Sektor.

      Namun, bisa saja kasus khusus terjadi. Misalnya selama training 3 bulan anda hanya diberikan uang saku senilai tertentu yang tidak sesuai dengan Upah Minimum. Hal itu bisa saja, dan boleh, asalkan keduabelah pihak (anda dan pengusaha) setuju, dan ditandatangani dalam sebuah perjanjian

      Terimakasih.

      1. Gan mau tanya, saya buruh pelabuhan selama 20 tahun saya menjadi buruh pikul bongkar muat pupuk, terus-
        ada satu wilayah membentuk Koprasi TKBM mereka mencoba mau menggambil alih pekerjaan yg saya kerjakan selama ini, gemana solusi nya Gan? mohon petunjuknya.

      2. Untuk Darwin Bro

        Apakah Anda merupakan karyawan tetap? Jika iya Anda tidak perlu khawatir, seharusnya hak-hak Anda dijamin perusahaan.

        Jika bukan karyawan tetap, saran saya sebaiknya Anda ikut kepesertaan Koperasi tersebut. Dengan demikian Anda tidak kehilangan pekerjaan dan hak-hak Anda dapat lebih terjamin.

  7. terima kasih atas saran dan informasi nya untung nya saya belum menandatangani perjanjian tersebut hanya sebagian teman kerja saya saja.dan yg saya tau menurut uu no 13 perjanjian kerja harus ada kesepakatan kedua belah pihak.jadi meskipun sah secara hukum tetapi tidak sah nenurut uu no 13 karena menurut saya perjanjian tersebut hanya sepihak.sekali lagi saya ucapkan terima kasih

      1. Permisi…mau tanya apakah seorang pengawas di benarkan untuk tidak memberikan jam istirahat kerja untuk bawahannya dan apakah itu bisa di tuntut secara hukum trimakasih

      2. Untuk Rahmad

        Hal tersebut tidak dibenarkan, dan Anda bisa melaporkan tindakan pengawas tersebut ke pihak Manajemen.

        Jika tidak ada tanggapan, Anda bisa membawa ke jalur Hubungan Industrial.

        Terimakasih.

  8. mau sharing pak Firdinata,. saya karyawan swasta di salah satu perusahaan leasing terbesar,. masa kerja saya sudah lebih dari 6 tahun,. skrg ini situasinya saya mau dimutasikan ke cabang di kota laen yg tidak sesuai dengan keinginan saya pribadi karena mutasi ini keputusan sepihak dari perusahaan, ohh yaa beberapa bulan yg lalu pihak perusahaan menawari saya melakukan perjanjian bersama PHK dan saya diberi sejumlah uang 27 juta karena pada saat itu jabatan saya masih supervisor,. tetapi saya menolak dan memilih di mutasikan ke cab tempat asal saya,. tetapi skrg perusahaan seolah olah ingin memberhentikan saya lagi dengan memutasikan saya ke cab laen lagi yg tidak sesuai dengan keinginan saya,. saya menolak dan mempertanyakan kembali perjanjian bersama yg ditawarkan pihak perusahaan kmren kepada saya,. tetapi jawab dari kepala cabang perjanjian bersama itu tidak ada lagi dan tidak bisa diajukan kembali,. mereka menolak! pihak perusahaan malah menyuruh saya resign dan cuma dpt uang pisah sebesar 3 bulan gaji karena itu memang ada di buku peraturan perusahaan tempat saya bekerja,. saya bingung pak langkah apa yg sebenarnya tepat untuk saya lakukan demi mendapatkan hak saya sebagai pekerja,. mohon bantuannya pak fir makasih…

    1. Untuk permasalahan seperti yang dialami Pak Khairul saya merekomendasikan beberapa langkah:
      – lihat kembali Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama tempat Anda bekerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait mutasi, sanksi menolak mutasi, dan kebijakan perusahaan lainnya terkait mutasi.

      – Jika di Peraturan Perusahaan memberikan sanki PHK terhadap karyawan yang menolak mutasi, pada dasarnya perusahaan tidak disalahkan. Hanya saja, proses PHK harus seizin dinas ketenagakerjaan, dan besarnya kompensasi yang didapatkan harus sesuai dengan rekomendasi dinas ketenagakerjaan.

      – Perusahaan pada dasarnya tidak dibenarkan untuk menyuruh karyawan resign. Namun, hal ini menjadi sangat wajar asalkan kompensasi yang ditawarkan sesuai dengan keinginan karyawan.

      – Jika kompensasi yang ditawarkan lebih kecil dari harapan, jangan mengambil langkah resign – kecuali Anda sudah dapat tempat kerja yang baru- karena akan merugikan karyawan.

  9. Mohon maaf sebelum, saya mw tanya. Misalkan sebuah perusahaan meliburkan karyawan dikarenakan perbaikan dlm mesin produksi, apa perusahaan membayar upah ato diambilkan/dipotongkan cuti sebagai pengganti karyawan yg diliburkan? Dan apa potongan cuti yg tidak produksi termasuk kebijakan dlm perusahaan? Terima kasih…..

    1. Jika perusahaan meliburkan karyawan karena sedang dilakukan perbaikan, maka perusahaan wajib tetap memberikan kompensasi gaji karyawan PKWT dan PKWTT sebagaimana mestinya. Tetapi, untuk Tenaga Harian Lepas, tidak wajib diberikan kompensasi.

      Selain itu, libur karena perbaikan tersebut tidak memotong cuti.

      Terimakasih

  10. maaf mengganggu. saya mau bertanya, jika satu institusi terlambat membayar gaji ada sangsinya? apakah bisa di bawa ke dinas tenaga kerja?

    1. Untuk Dee.

      Mohon dilihat kembali, apakah keterlambatan terjadi berapa lama?
      jika hanya beberapa hari, saya minta untuk memaklumi, mungkin perusahaan Anda sedang memiliki kesulitan keuangan.

      Jika hal ini terjadi hitungan bulan, dan sering terulang, maka Anda dan rekan-rekan harus membawa kasus ini ke dinas tenaga kerja setempat.

  11. Permisi mau tanya
    Saya berkerja selama 3 tahun status karyawan kontrak dan masa kerja saya habis , gmna penghitungannya uang penghargaan,
    Dan masa kerja saya abisnya di tngah bulan 17 , gmna penghitungan upahnya ? Di bayar full atau setengh nya
    Terima kasih

    1. Untuk Udoy Santoso

      ada yang harus Anda perhatikan, Apakah pekerjaan Anda sudah sesuai dengan syarat-syarat tenaga kerja Kontrak? Jika sudah sesuai, maka saat kontrak Anda habis, perusahaan harus memberikan hak-hak Anda minimal sesuai dengan UU No 13 tahun 2003.

      Jika masa kerja Anda habis pada pertengahan bulan, kembali lagi harus dilihat sesuai dengan Perjanjian Kerja saat awal Anda mulai bekerja. Jika tidak ada, maka perusahaan boleh membayarkan sesuai kebijakan perusahaan yang berlaku.

  12. mau tanya dong pak/bu
    begini ceritanya…..
    saya adalaha seorang karyawan pada perusahaan outsourching,saya sudah bekerja +_ 13 tahun.
    yang mau sya tanyakan ,jika saya hendak berhenti kerja….
    apakah ada hak saya pada perusahaan tersebut.
    mohoon jawabanya.

    1. Untuk Bapak Suyanto.

      Sebelumnya saya mengingatkan, hanya ada 5 jenis pekerjaan yang boleh memakai sistem outsourcing yaitu: OB/CS, Driver, Security, Katering, dan Pemborogan Pertambangan.

      Jika pekerjaan Pak Suyanto termasuk pada 5 bidang kerja tersebut, maka hak-hak ketika Anda berhenti kerja, harus dibayarkan oleh pihak outsourcing.

      Jika pekerjaan Pak Suyanto diluar dari 5 pekerjaan yang dibolehkan outsourcing, maka secara hukum Pak Suyanto otomatis menjadi karyawan tetap, dan jika akan berhenti kerja, perusahaan temapat Anda bekerja yang harus memberikan hak-hak Anda.

      Terimakasih.

  13. permisi mas ,saya sudah bekerja 12th lebih kebetulan bulan pebuari 2017 saya akan terkena PHK,dengan alasan efisiensi.Yg saya mau tanyakan apakah perhitungan gaji/uang pesangon saya sudah masuk dalam hitungan UMP yg terbaru dan apakah hak uang pesangon saya sama dengan ketentuan yg tercantum di atas,trimakasih

    1. Diaz, maaf saya terlambat menjawab.

      Tetapi, perhitungan PHK harus mengikuti UMP terbaru yang berlaku sejak awal tahun.
      Serta tatacara perhitungannya sama dengan hitungan diatas.

  14. Saya bekerja sudah 4 tahun lebih sebagai harian lepas. Tetapi perusahaan tidak memberikan jaminan seperti BPJS dan jamostek. Dan sering diliburkan dengan tidak terima gaji. uang THR hanya separuh UMK. Apakah perusahaan sudah melanggar undang undang ?

    1. Untuk Ihhsan.

      Dalam status tenaga harian lepas (THL), berdasarkan KEPMEN No. 100 tahun 2004, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat penggunaan (THL), yaitu;

      1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,

      2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;

      3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

      Dari penjelasan Anda, bahwa telah bekerja selama 4 Tahun, maka jelas perusahaan Anda melanggar peraturan. Secara otomatis Anda harus menjadi karyawan tetap. Jika perusahaan menolak, maka Anda dapat mengajukan kasus ini ke suku dinas ketenagakerjaan setempat.

  15. ijin bertanya pak.
    sy bekerja di sebuah perusahaan di bidang jasa keamanan,start bekerja oktober2011 s/d skrg.dan pd akhir januari sy di angkat sbg karyawan tetap melakui SK,akan tetapi perhitungan gaji,tunjangan tidak di samakan dgn karyawan terdahulu yg di angkat tahun 2005.untuk masalah ini,sy ingin menanyakan:
    1. besar tunjangan seperti uang makan yg seharusnya sy terima?
    2. perhitungan gaji selama overtime 4jam?
    3.kekuatan hukum dr SK yg sy terima?
    mohon penjelasan nya pak.trima kasih

    1. Untuk Pak Artism

      Sebelumnya saya mengucapkan selamat karena Anda sudah diangkat menjadi karyawan tetap.
      Untuk pertanyaan Anda, saya coba menjawab satu per satu

      1. Undang-Undang tidak mengatur besaran uang makan. Undang-Undang hanya mengatur Upah Minimum yang diterima Karyawan. Jika Upah yang Anda terima sudah diatas Upah Minimum dan perusahaan memberikan fasilitas berupa uang makan, maka itu bentuk Apresiasi perusahaan kepada Anda, dan perusahaan tidak bisa disalahkan untuk hal ini.

      2. Undang-Undang juga tidak mengatur secara rigit terkait upah lembur. Yang harus diperhatikan adalah karyawan hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 78 UU No 13 Thn 2003.

      3. S.K yang Anda terima merupakan bukti legalitas atas hak-hak Anda. Jika ada perbedaan hak dari karyawan yang diangkat tahun 2005, selama tidak melanggar ketentuan minimal UU No 13 thn 2003, maka perusahaan Anda tidak dapat disalahkan.
      Namun, hal ini bisa dikaji terkait pasal diskriminasi jika hanya Anda yang berbeda. Jika memang semua karyawan yang mendapatkan S.K. yang seangkatan dengan Anda mendapatkan hak yang sama, maka tidak terjadi diskriminasi.

      Terimakasih

  16. Mohon maaf, mau tanya.
    Saya baca di salah satu postingan tentang karyawan tetap yang mengajukan resign. Di situ dijelaskan bahwa pihak perusahaan wajib memberikan uang pisah, dan besarannya diatur sendiri di PK/PP/PKB. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan PK/PP/PKB tersebut? Mohon penjelasannya.

    Terima kasih

    1. Untuk Idjoen

      Mengacu pada UU No 13 tahun 2003.

      – PK atau Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

      – PP atau Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

      – PKB atau Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

      Terimakasih.

  17. apakah ada peraturan dalam ketanaga kerjaan bahwa pemberi kerja tidak diperkenankan meminta karyawan tetap yang akan resign untuk mengembalikan biaya selama training?

    1. Mengenai pengembalian biaya training sepengetahuan saya, tidak diatur dalam Undang-Undang.

      Hal yang sering terjadi di Indonesia adalah semacam pinalti ikatan dinas, dimana jika resign dalam jangka waktu tertentu maka harus membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti biaya pelatihan.

      Sebenarnya ini tidak etis, seharusnya calon karyawan jangan mau menandatangani Perjanjian Kerja jika terdapat klausul seperti itu.

      Menurut saya, kesalahan terjadi di keduabelah pihak. Namun, jika karyawan merasa dirugikan, bisa mengadukan ini ke dinas ketenagakerjaan setempat.

  18. saya pernah bekerja di salah satu Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat ) di Kota Bukittinggi selama 6 tahun. saat ini saya telah resign dari BPR tersebut. saya resign karena selama bekerja tidak memperoleh bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan. ketika saya resign saya juga tidak menerima uang pesangon. apakah saya bisa menuntut hak saya tersebut ( bpjs tenaga kerja dan pesangon)? kemana saya harus melapor?

    1. Untuk Syaiful.

      Seharusnya Anda menuntut BPJS sebelum Anda resign ke suku dinas ketenagakerjaan setempat.

      Untuk karyawan yang resign memang tidak mendapatkan pesangon. Namun, berhak untuk mendapatkan uang pergantian hak yang diatur pada UU No 13 tahun 2003, pasal 156 Ayat 4, dan berhak mendapatakan uang pisah, yang diatur sendiri besarannya oleh perusahaan.

      Jika Anda sudah mendapatkan Pergantian Hak dan Uang Pisah yang besarnya sudah sesuai aturan yang berlaku, maka Anda tidak bisa lagi melaporkan perusahaan. Namun, jika belum sesuai, Anda bisa melaporkan kasus ini ke suku dinas ketenagakerjaan setempat.

  19. Mohon penjelasan.
    Sy sudah bekerja 10 th. Dari awal tdk menandatangani PK.
    Yg menjadi pertanyaan saya, gaji pokok yg saya terima terbaru tdk beda jauh dg UMP . Apakah ini suatu pelanggaran apa tidak.
    Dan apakah ada regulasi yg mengatur besaran gaji sesuai masa kerja.
    Mksh.

    1. Untuk Mulya

      Undang-Undang hanya mengatur terkait upah minimum. Upah Minimum tersebut berlaku bagi karyawan yang baru bekeerja dibawah 1 tahun. Untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, harus ada penyesuaian. Tetapi, Perundang-undangan tidak mengatur besarnya penyesuaian tersebut. Cukup sesuai kemampuan perusahaan.

      Terimakasih.

  20. Maaf mau tanya, kalau ada karyawan kontrak masa 2th sudah habis tetapi dr perusahaan tdk ada konfirmasi lanjutan bahwa karyawan tsb sdh habis kontrak. Sedangkan sampai skrng karyawan tsb masih bekerja di perusahaan tersebut. Padahal dlm undang-undang sdh diatur bahwa apabila masa krj lewat dr 2 th maka karyawan tersebut dianggap karyawan tetap. Apa benar begitu?

    1. Untuk Wed’dy Bowo

      Benar, jika pekerja tersebut masih bekerja samapai sekarang tanpa perjanjian kerja, maka dianggap karyawan tetap. Hak-haknya sebagai karyawan tetap sudah berlaku sejak hari pertama dia bekerja tanpa perjanjian kerja.

  21. Salam hormat saya mau tanya apa Upah UMp DKI Jakarta yang baru ini jumlah yang diterima olrh buruh itu di jumlah dgn Bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga hasilnya UMP. Saya buruh kontrak disalah satu bank terbesar di indonesia ingin kejelasan dari pihak terkaitte ntang UMP yang sebenarny sementara BPJS yang dijanjikan pun belum saya nikmati.

    1. Untuk Agus Kurniawan.

      UMP yang diterima itu diluar BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
      Namun harus diingat, bahwa pada BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan harus ada kontribusi Karayawan. Sehingga, gaji bersih yang diterima karyawan sudah harus terpotong iuran BPJS.

      Untuk BPJS seharusnya sudah dapat dinikmati manfaatnya di bulan pertama bekerja.

    1. Untuk Safa,

      Uang Makan bukan merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada karyawan.

      Untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan itu wajib diberikan oleh pengusaha ke karyawan. Jika tidak diberikan, maka pengusaha bisa dipidanakan.

      Untuk itu, dapat diambil langkah hubungan industrial dengan mengadukan permasalahan Anda ke suku dinas ketenagakerjaan setempat.

  22. Pak saya mau tanya.
    Ada teman kita sudah habis masa kontrak Desember 2016, namun saat ini masih dipekerjakan tanpa kontrak sampai saat ini, namun saat beliau sakit dan diperintahkan membuat sudah mengundurkan diri.
    Yang saya tanyakan bagaimana status teman kita ini, bekerja secara terus menerus lebih dari 3 bulan tanpa kontrak?
    langkah apa yang bisa kita tempuh dan pertanyakan ke pihak perusahaan?

    1. Untuk Pak Yuiadi

      Untuk status rekan Anda yang bekerja tanpa perjanjian kerja, maka otomatis menjadi karyawan tetap.

      Jika pekerja mengalami sakit, terus menerus maka perlakuan perusahaan sesuai pasal 93 UU No 13 tahun 2003 yaitu;
      – untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
      – untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
      – untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
      – untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan
      hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

      Rekan anda dapat menuntut statusnya diakui sebagai karyawan tetap melalui jalur hubungan industrial yang saya jelaskan pada artikel lainnya.

  23. Saya mau tny di uu ketenaga krjaan ad psl yg mgatkn pkb yg bertentangn dgn uu dianggap batal.nah di perusahaan sy bkrj.di pkb nya jk karywan mngundurkn diri hny mndpt upmk yg jauh dibawah uu.apa itu termasuk bertentangan dgn uu.sblmy sy ucapkn trima kasih.

    1. Untuk Pak Ucok

      Jelas PKB tersebut batal demi Undang-Undang karena hak karyawan jauh dibawah yang diatur Undang-Undang.

      Namun, pada prakteknya, kita harus melihat lagi perhitungan Undang-Undang dengan perhitungan PKB tersebut.

      Jika memang hitungan PKB lebih kecil (asumsi saya untuk pekerja dengan masa kerja diatas dua tahun), maka yang harus diikuti adalah hitungan UU No 13 tahun 2003.

      Namun, jika hitungan PKB lebih besar (asumsi saya untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari dua tahun) maka, Hitungan PKB tersbut yang diberikan kepada pekerja.

  24. Maaf sy butuh pencerahan ni mengenai mogok kerja,apakah selama karyawan suatu perusahaan melaksanakan mogok kerja dengan batas waktu yang panjang,terus si pekerja yang melaksanakan mogok kerja tesebut masih mendapat kan hak upah nya apa tidak,terimakasih mohon penjelasannya

    1. Apakah aksi mogok kerja sudah diketahui dan disetujui manajemen dan dinas ketenagakerjaan?

      Jika sudah, maka berhak mendapatkan upah. Jika belum, boleh mendapatkan sanksi karena mangkir dari pekerjaan.

      Terimakasih

  25. Sy karyawan kontrak dah 5thn bekerj, sy sakit 1,5 bulan langsung di PHK cuma dikasih uang pengobatan 1 bulan gaji. Apakah sy berhak mendapat uang pesangon dan uang jasa masa kerja.

    1. Untuk Moesha

      Berikut perlakuan perusahaan jika karywan sakit berdasarkan UU No 13 Thn 2003:
      – untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
      – untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
      – untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
      – untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

      Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

  26. Saya mw tanya,.. Bgaimana bila ada kryawan yg melakukan penyelewengan (biaya penggeluaran) memakai kwitansi dan stempel,.. Ternyata kasus ini merembet kpda kryawan2 yg lain, dan di suruh menggakui bhwa pernah ada melakukan hal sprti itu,.. Kalau mengakui hrus menandatangani surat penggunduran diri tanpa pesangon, klo tidak mengakui di proses hukum,.. Yang jadi pertanyaan bagaimana kryawan yg mengundurkan diri berhak dpt pesangon atau tidak,.???

    1. Untuk Indra

      Hal ini terkait etika dalam hubungan antara karyawan dan pekerja.
      Dalam hal ini saya melihat memang kesalahan ada pada sisi karyawan.
      Perusahaan sudah cukup berbaik hati dengan meminta karyawan mengundurkan diri dan tidak menganggkat kasus ini ke ranah hukum.

      Saran saya, karyawan yang memang melakukan penyelewengan, terima saja dengan saran perusahaan untuk mengundurkan diri tanpa pesangon.

      Jika dilaporkan kepada pihak berwajib, dan terbukti karyawan bersalah karena penyelewengan, maka karyawan akan dipidana penjara, sekaligus perdata denda sesuai KUHP dan KUHPer, dan perusahaan dibolehkan untuk melakukan PHK tanpa pesangon.

    1. Untuk Lovedevil117

      Untuk penahanan Ijazah tidak diatur dalam peraturan perundangan. Namun tidak etis, jika mengikat karyawan dengan menahan Ijazahnya. Saya selalu menyerukan agar calon karyawan tidak menandatangani kontrak kerja yang mewajibkan penahanan Ijazah, karena sudah sangat sering terjadi kasus seperti Ijazah Hilang, Ijazah tidak bisa diambil, dan sebagainya.

      Untuk gaji dibawah UMP jelas-selas melanggar UU, sehingga bisa Anda laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat.

      Terimakasih

  27. Permisi pak saya bertanya.
    Apakah iya Security atau Satpam itu harus di suplay dari ousorsing tidak bisa di angkat menjadi karyawan tetap, tiap th nya berubah ousorsing dalam kepemimpinan dan yg mana anggota security msh tetap sama dari th ke th.

    1. Untuk Andika

      Setiap karyawan termasuk petugas keamanan pada dasarnya bisa dijadikan karyawan tetap. Hanya saja memang UU ketenagakerjaan di Indonesia memperbolehkan untuk memakai jasa outsourcing untuk penyedia petugas keamanan.

      Karena beralasan atas dasar UU diperbolehkan, sehingga banyak perusahaan di Indonesia tidak mengangkat petugas keamanan sebagai karyawan tetap.

      Tetapi, ada juga beberapa perusahaan yang sudah mengangkat petugas keamanan sebagai karyawan tetap, hanya saja jumlahnya sangat sedikit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s