Anda Pekerja? Pahami Hak-Hak Anda Sesuai UU No 13 Tahun 2003

indexJumlah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statsitik yang diterbitkan tahun 2015 mencapai 120 juta. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya sedikit dari pekerja yang memahami hak-hak mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini menjadi santapan manis bagi para pengusaha untuk menekan biaya melalui penyelewengan hak-hak pekerja. Lalu, apa saja yang menjadi hak pekerja dalam Undang-Undang tersebut? Berikut penulis akan menjabarkan hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

  1. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Hak ini diatur dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Artinya, Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik.

  1. Hak memperoleh pelatihan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 11 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja” .

Serta pasal 12 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “ Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja”

Artinya, selama bekerja pada suatu perusahaan maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan kerja yang memuat hard skills maupun soft skills. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh pengusaha secara internal maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, ataupun lembaga-lembaga pelatihan kerja milik swasta yang telah memperoleh izin. Namun yang patut digaris bawahi adalah semua biaya terkait pelatihan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan.

  1. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan komptensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.”

Serta dalam pasal 23 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”

Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja maka perusaahaan/pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga, dengan adanya pengakuan maka dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya.

  1. Hak Memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 31 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri

Artinya, setiap pekerja memiliki hak untuk memilih tempat kerja yang diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha jika pilihan pekerja tidak sesuai dengan keinginan pengusaha.

  1. Hak-Hak pekerja Perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003:pekerja-wanita
    • Pasal 76 Ayat 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 s.d. 07:00.
    • Pasal 76 Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00.
    • Pasal 76 Ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00 berhak mendapatkan makanan dan minuman bergisi serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja.
    • Pasal 76 Ayat 4. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00 berhak mendapatkan angkutan antar jemput.
    • Pasal 81. Perempuan yang sedang dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu memberiktahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua pada waktu haid.
    • Pasal 82 ayat 1. Perempuan berhak memperoleh istirahat sekana 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
    • Pasal 82 ayat 2. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapatkan istriahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter kandungan atau bidan.
    • Pasal 83. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja.
  1. Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 UU No 13 Tahun 2003:
    • 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau
    • 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
  1. Hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU No 13 Tahun 2003:
    • Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari.
    • Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu.
    • Berhak Mendapatkan Upah lembur.
  1. Hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:
    • istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
    • Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu ;
    • Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
    • Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
  1. Hak beribadah.

Pekerja/buruh sesuai dengan pasal 80 UU No 13 Tahun 2003, berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama islam berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menunaikan Sholat saat jam kerja, dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain islam, juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.

  1. Hak perlindungan kerja.

Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari:

  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  • Moral dan Kesusilaan.
  • Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai – nilai agama.
  1. Hak meendapatkan upah
    • Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi KenaikanUMP2016penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan denagan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.
    • Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
    • Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 :
      • 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
      • 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
      • 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
      • Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.
  1. Hak Kesejahteraan.

Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

  1. Hak bergabung dengan serikat pekerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 104 UU No 13 Tahun 2003.

  1. Hak Mogok Kerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 138 UU no 13 tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

  1. Hak uang pesangon.

Setiap pekerja /buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak, dengan ketentuan pada pasal 156 UU no 13 tahun 2013 :

Perhitungan uang pesangon

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulanupah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Perhitungan penghargaan masa kerja

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

Perhitungan uang penggantian hak

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di manapekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Hak-hak yang telah dijabarkan diatas merupakan hak pekerja/buruh/karyawan yang telah dilindungi oleh undang-undang. Jika pekerja/buruh/karyawan merasa hak-haknya tersebut tidak diberikan oleh pengusaha, maka pekerja/buruh/karyawan dapat menuntut pengusaha melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang. InsyaAllah jika tidak ada halangan, akan saya informasikan proses-proses penuntutannya bulan depan.

Semoga informasi yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saya berharap dengan tulisan ini maka pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat saling menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.


14 thoughts on “Anda Pekerja? Pahami Hak-Hak Anda Sesuai UU No 13 Tahun 2003

  1. Selamat Pagi

    Untuk setiap pelanggaran terhadap UU No 13 Tahun 2003 akan dikenakan sanksi hukum kepada pelanggar.
    Jika perusahaan tempat anda bekerja saat ini dirasakan banyak melakukan pelanggaran, maka bisa dilakukan beberapa langkah berikut.

    1. Adakan forum komunikasi Bipatrit antara pengusaha/wakil pengusaha dengan pekerja/wakil pekerja. Forum ini adalah wadah untuk negosiasi antara pengusaha dengan pekerja.

    2. Jika setelah 3x dilakukan bipatrit untuk kasus yang sama, namun masih tidak ada titik temu, pekerja/wakil pekerja dapat melaporkan pengusaha ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat untuk dilakukan mediasi. Hasil mediasi merupakan saran dari dinas ketenagakerjaan untuk pekerja dan pengusaha.

    3. jika masih belum dirasakan sesuai keinginan, atau salah satu pihak tidak setuju dengan sara hasil mediasi, selanjutnya dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial.

    selengkapnya bisa dibaca di https://firdinata.wordpress.com/2016/04/13/sistem-industrial-relation/

    Semoga bisa membantu.
    Terimakasih.

  2. terima kasih atas saran nya,namun yang terjadi d perusahan saya antara wakil pekerja atau organisasi buruh tidak ada yg mau membantu entah takut atau ada uang tutup mulut dari perusahan.jika saya melapor ke disnakertran apakah identitas saya sebagai pelapor bisa d rahasiakan karna saya dan teman teman kerja saya sering mendapatkan intimidasi dan perlakuan yg tidak adil dari pimpinan perusahaan.mohon penjelasan nya terima kasih

    1. Pelaporan ke dinas ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah hukum, maka identitas pelapor tidak bisa dirahasiakan. Ada beberapa resiko dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui ranah hubungan industrial, diantaranya : (1) Identitas anda tidak dapat dirahasiakan, (2) Perusahaan berhak melakukan PHK tanpa pesangon terhadap anda jika aduan/tuduhan anda dianggap tidak terbukti oleh pihak disnakertrans/PHI. (3) Bisa saja, pimpinan anda tidak melakukan PHK namun lebih menekan anda di kantor.

      Saran saya, jika memang anda merasakan sering mendapat intimidasi, dan perlakuan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Namun jalur bipatrit sudah tidak memungkinkan untuk mencari solusi. Maka lebih baik anda resign, karena resign masih memungkinkan untuk dapat uang pisah.

  3. mohon maaf ada yg mau saya tanyakan lagi apakah perusahaan boleh mempekerjakan pekerja harian lepas(PHL)sampai belasan tahun tanpa ada kejelasan /kenaikan status.

    1. Mengenai Pekerja Harian Lepas diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 100. tahun 2004, Pasal 10 hingga Pasal 12.

      Pada peraturan tersebut tidak diatur berapa lama PHL boleh dipekerjakan. Namun harus dengan catatan bahwa PHL hanya bisa diberikan dengan syarat :

      1 Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
      2. pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
      3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Karyawan Tetap).

      Demikian, semoga bisa membantu. terimakasih.

  4. saya bekerja sebagai PHL sudah 11 tahun lbh dan baru diangkat kontrak 3 bulan yg lalu selama menjadi PHL hak saya sbg pekerja tdk d penuhi seperti jamsostek, uangcuti,dan THR.apakah itu sudah cukup untuk bukti pelanggaran uu no13 dan untuk pekerja kontrak yg masa kerjanya sudah lebih dari 3 tahun d haruskan membuat perjanjian tertulis d atas materai untuk tdk menuntut menjadi karyawan tetap dan jika tidak mau menandatangani d ancam tdk d perpanjang kontrak.

    1. Jika selama 11 tahun anda menjadi PHL dan perusahaan tersebut melanggar ketentuan PHL yang saya sebutkan sebelumnya, maka anda dapat menuntut.
      Namun, akan gugur semua tuntutan tersebut dimata hukum jika anda menandatangani perjanjian bermaterai tersebut.

  5. menurut uu no 13 pemberlakuan kerja kontrak hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan yg sifatnya musiman atau produk baru sedangkan d perusahaan tersebut jenis dan sifat pekerjaan nya sudah puluhan tahun.terima kasih atas saran dan penjelasan nya

    1. benar, status karyawan Kontrak hanya dibolehkan untuk pekerjaan yang sekali selesai, musiman, produk baru, atau pekerjaan untuk pengembangan, dengan jangka waktu tertentu.
      Jika diluar ketentuan tersebut, maka perusahaan telah melanggar UU no 13 tahun 2003.

  6. Trimah kasih banyak buat postingannya sanagat bermanfaat…
    Saya punya pertanyaan apakah UMP atau UMK hanya berlaku ketika lepas training selama 3 bulan atau berlaku semenjak perjanjian kerja dimulai antara kedua bela pihak??

    1. Jika training selama 3 bulan tertuang dalam PKWTT anda sebagai syarat untuk menjadi karyawan tetap, maka anda berhak mendapatkan upah sebanyak minimal UMP, UMK atau Upah Minimum Sektor.

      Namun, bisa saja kasus khusus terjadi. Misalnya selama training 3 bulan anda hanya diberikan uang saku senilai tertentu yang tidak sesuai dengan Upah Minimum. Hal itu bisa saja, dan boleh, asalkan keduabelah pihak (anda dan pengusaha) setuju, dan ditandatangani dalam sebuah perjanjian

      Terimakasih.

  7. terima kasih atas saran dan informasi nya untung nya saya belum menandatangani perjanjian tersebut hanya sebagian teman kerja saya saja.dan yg saya tau menurut uu no 13 perjanjian kerja harus ada kesepakatan kedua belah pihak.jadi meskipun sah secara hukum tetapi tidak sah nenurut uu no 13 karena menurut saya perjanjian tersebut hanya sepihak.sekali lagi saya ucapkan terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s